Printer Rusak di KBRI, Masalah Anggaran?

Posted on Updated on

Masyarakat Indonesia di Belanda membicarakan printer di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag Belanda. Mesin cetak paspor di perwakilan Indonesia itu sudah tiga minggu rusak, banyak warga Indonesia kelimpungan. Eka Tanjung menduga masalah inti adalah anggaran.

Update April 2015: Printer KBRI Sudah Sembuh

Di group Facebook Indonesian Living in Holland, ILH belakangan ini muncul berbagai keluhan soal service Kedutaan Indonesia di Den Haag Belanda. Pasalnya karena printer di bagian imigrasi sedang rusak. Sehingga pencetakan paspor menjadi terhambat untuk waktu beberpa pekan. KBRI Den Haag mengumumkan pada tanggal 25 Februari, bahwa printer baru akan tiba dua pekan lagi.

Sumber: Facebook
Sumber: Facebook

Pada tanggal 16 Maret, tiga minggu kemudian printer masih juga belum beroperasi. Banyak warga mulai gelisah. Salah seorang anggota forum yang ingin memperpanjang paspornya yang sudah mati, mengeluhkan bahwa telepon di KBRI tidak diangkat. Anggota lain berhasil menghubungi pekerja KBRI, Pak Norman. Disebutkan bahwa printer kemungkinan belum bisa diperbaiki di bulan Maret ini.

Persoalan menjadi serius karena banyak warga Indonesia yang membutuhkan paspornya untuk bepergian ke luar negeri. Paspor merupakan dokumen paling penting ketika menyeberangi perbatasan negara. Keresahan itu bisa dimengerti, karena orang Indonesia terkenal patuh aturan, paling tidak kalau di luar negeri.

Sumber: Facebook
Sumber: Facebook

Sebagai pemecahannya perpanjangan pastor kemungkinan akan dikirim ke perwakilan Indonesia di Brussel Belgia. Sebagai negara terdekat dengan Belanda. Jalan keluar sementara yang tidak bisa dilakukan seterusnya. Bahkan ada yang mengkritik, mengapa tidak ada back-up atau printer cadangan.

Sumber: Facebook
Sumber: Facebook

Masalah Dana
Eka Tanjung dari Serbalanda mencoba memahami masalah printer ini, dan mencoba berspekulasi dengan menyandarkan logika dan data dari tulisan opini di Jawapos. Persoalan yang barang kali sedang terjadi di KBRI adalah masalah dana. Tidak ada uang untuk memperbaiki atau membeli printer baru. Penulis yakin sumber masalahnya bukan masalah SDM, profesionalitas pekerja atau masalah organisasi.

Kalau di Belanda ini, sudah cukup banyak perusahaan yang bisa memberikan service untuk perbaikan semua peranti elektronik. Jangankan printer yang tidak terlalu rumit, mesin ATM saja ada servicenya.

Semakin cepat service yang diinginkan, tarifnya tentu semakin tinggi pula. Penulis menduga saat ini tidak ada dana yang bisa dialokasikan untuk mengganti atau memperbaiki printer ini. Mungkin warga Indonesia di Belanda yang ‘dirugikan’ oleh kerusakan printer ini sangat kecewa. Dan rasa yang minus itu bisa melahirkan spekulasi dan membandingkan dengan masa lalu.

“Kok pelayananan KBRI tidak baik ya?!” “Wah kalau zamannya Ibu Dubes Retno Marsudi, ini tidak akan terjadi.”   Dan seterusnya.

Kasus ini mengingatkan penulis pada salah satu publikasi beberapa bulan lalu soal kondisi keuangan KBRI yang sebenarnya tidak optimal. Kasarnya, dana yang dikucurkan dari Jakarta untuk perwakilan Indonesia di luar negeri itu sangat minim.

Opini yang ditulis mantan Duta Besar Indonesia di Swiss, Djoko Susilo di Jawa Pos berjudul ” Menlu Retno dan Nasib “Wong Cilik” di Kemenlu” mengungkap masalah di jajaran perwakilan Indonesia di Luar Negeri. “Dibutuhkan dukungan total semua pemangku kepentingan agar tujuan politik luar negeri berhasil bagi kepentingan nasional.”

Anggaran Kecil
Salah satu butir yang disebutkan mantan wartawan Jawapos itu bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi harus mengatasi masalah anggaran Kemenlu yang kelewat kecil. Sejatinya para diplomat di luar negeri itu mendapat ‘bayaran’ gaji yang rendah. Mereka dianggarkan dalam bentuk Rupiah dan dibayarkan dalam bentuk Dollar US. Jadi kalau US Dollar sedang tinggi dan rupiah rendah, bisa dibayangkan gaji yang diterima kawan-kawan home staf (diplomat penempatan dari Jakarta) maupun local staf (pekerja yang diangkat di tempat perwakilan) menjadi lebih kecil lagi.

Salah Duga
Setelah membaca opini Djoko Susilo, penulis jadi tercerahkan. Jadi merasa salah duga selama ini. Sementara itu kami warga Indonesia di Belanda, beranggapan KBRI punya banyak uang. Sampai zaman Dubes Fanny Habibie (almarhum) saja, penulis masih beranggapan KBRI banyak uang. Karena acara-acara yang digelar oleh KBRI biasanya meriah dan memakan banyak dana.

Anggapan itu mulai berubah di era Dubes Retno yang lebih sederhana dalam beracara dan berpesta. Idul Fitri maupun acara-acara lain tampak lebih sederhana. Kendati demikian Eka Tanjung tidak pernah menduga bahwa dana untuk KBRI sejatinya mepet atau pas-pasan seperti yang dipaparkan Djoko Susilo di Jawa Pos itu.

Penulis tidak punya alasan untuk meragukan kebenaran dari pemaparan Djoko Susilo, karena dia sendiri mengalami secara langsung ketika menjadi Duta Besar di Bern, Swiss. Sedangkan selama ini diplomat-diplomat di Den Haag yang dikenal oleh penulis tidak ada yang berterus terang soal anggaran.

Masyarakat Indonesia di Belanda sering menyaksikan para pejabat dari Indonesia yang datang ke Belanda, minta diservice oleh KBRI. Bahkan ada juga pejabat yang datang untuk kepentingan pribadi, masih minta diantar ke sana kemari mengunjungi tempat-tempat wisata. Hal semacam itu menambah beban tenaga dan dana bagi anggaran KBRI yang tidak banyak.

Eka Tanjung tidak menyebutkan semua pejabat Indonesia ingin memanfaatkan KBRI. Belakangan sudah banyak pula pejabat yang menggunakan jasa transportasi wisata yang bersifat privat ketika berkunjung ke Belanda dan negara lain Eropa. Bukan dari KBRI tapi dari kawan-kawan Indonesia yang memiliki usaha transportasi dan wisata.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang nota bene adalah mantan Duta Besar RI di Belanda diharapkan oleh Djoko Susilo agar meninjau kembali anggaran yang sangat minim itu. Dana yang dibutuhkan untuk memajukan kepentingan Indonesia di luar negeri. Bukan untuk menjamu pejabat yang datang ke Belanda untuk kepentingan pribadi.

Sebagai bagian dari pemerintahan Jokowi yang memperhatikan ‘wong cilik’ Menlu Rento diminta untuk memperhatikan nasib pada pekerja lokal, seperti Pak Norman di KBRI Den Haag. Upah mereka tidak banyak dan sangat tergantung pada kebaikan dari Duta Besar.

Schermafbeelding 2015-03-16 om 16.38.48
Sumber: Jawapos

Kasus Printer di KBRI Den Haag itu membawa dua pesan, pertama bahwa politik “wong cilik” yang dicanangkan oleh Jokowi dan diamini oleh Menlu Rento Marsudi, masih belum membawa efek yang diharapkan. Sebab para WNI wong cilik di Belanda justru merasa kelimpungan dengan diplomasi blusukan ini.

Namun demikian sebagai warga Indonesia di luar negeri, alangkah baiknya untuk memahami kondisi bangsa saat ini, khususnya dana minim yang diterima perwakilan Indonesia di luar negeri, seperti yang dipaparkan Djoko Susilo. Kita harus bahu membahu dan banyak bekerjasama untuk bisa membangun nama baik Indonesia di luar negeri.

Sumber: Jawapos
Sumber: Jawapos
Advertisements